Pertanyaan Yang Sering ditanyakan Terkait Sistem Pengangkatan KSPS

SEB diterbitkan untuk mempermudah Pemerintah Daerah dalam mengangkat KSPS kaitannya:

• Pilkada
  Surat Mendagri 29 Maret 2024 perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024 s.d Masa akhir jabatan Kepala Daerah, Gubernur, Bupati atau Wali Kota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang akan melakukan pergantian pejabat harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

• Kepala Daerah Penjabat
  Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara Pasal 25 ayat (1) dan (2), disampaikan dalam hal terdapat kekosongan PPK, pejabat yang ditunjuk tidak dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian dan dapat dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN.

SEB Percepatan Pengangkatan KSPS

Unduh surat disini

Surat Kemendagri Kewenangan Kepala Daerah Pilkada

Unduh surat di sini

Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022

Unduh PP di sini

Pengajuan pertek BKN hanya dilakukan untuk Kepala Daerah penjabat. Di Sistem akan muncul di tahap terakhir sebelum finalisasi pemasangan KS atau pemilihan PS.

Pengajuan pertek BKN hanya dilakukan untuk Kepala Daerah penjabat. Bagi Kepala daerah definitif, dapat melanjutkan proses finalisasi di sistem. Anda bisa mengunggah SK, memasukkan nomor SK dan TMT Pengawas Sekolah lalu klik Finalisasi Pilihan BCPS.

Guru penggerak ASN PPPK dapat diangkat sebagai Kepala Sekolah jika memenuhi persyaratan sesuai Pasal 2 Permendikbud Nomor 40 Tahun 2021. Saat ini PPPK dapat diangkat menjadi KS di sekolah induk.

Guru dapat diangkat sebagai Kepala Sekolah jika memenuhi persyaratan sesuai Pasal 2 Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 (Klik untuk melihat regulasi).

Dinas Pendidikan yang bertugas untuk mengkoordinasikan Tim Pertimbangan. Tim Pertimbangan tidak harus Sekda, tapi bisa siapapun yang merupakan bagian dari Sekretariat Daerah.

Jika memiliki NRKS, guru tersebut bisa diangkat menjadi KS, karena NRKS menunjukkan dia sudah memiliki Sertifikat Diklat KS yang sah. Jika ingin melakukan pengecekan sertifikat yang dimaksud, silahkan kirimkan foto/scan sertifikat bagian depan dan belakang untuk dicek oleh Dit, KSPSTK.

Mengacu pada Pasal 2 Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021. Ketua Yayasan dapat berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang di lingkungan pemda setempat untuk mengetahui ketersediaan Bakal Calon Kepala Sekolah, melalui Sistem Pengangkatan Kepala sekolah (Klik untuk melihat regulasi).

Seleksi lanjutan setelah seleksi berkas (misal Psikotes, TPA, Wawancara, dll) bisa dilakukan sesuai dengan kebijakan dimasing-masing daerah.

TK, SD, SMP merupakan kewenangan Dinas Pendidikan kota/Kabupaten. Sedangkan SMA, SMK, SLB merupakan kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi sesuai kebijakan dari Perdirjen 5958 tentang Juknis Pengangkatan KS (Klik untuk melihat regulasi).

Hal ini sesuai dengan Regulasi Permendikbud Nomor 40 Tahun 2021, Permendikbud Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak dan Permenpan 21 Tahun 2010 tentang JF Pengawas Sekolah.

Saat ini (update terakhir 26 Maret 2024) terjadi kendala aliran data PS Aktif sehingga ada perbedaan data di SIMTENDIK dan sistem pengangkatan KSPS. Kendala ini sudah diketahui tim dan sedang dalam proses penyelesaian.

Jika Anda membutuhkan data PS Aktif untuk perhitungan formasi kebutuhan PS di wilayah Anda, bisa gunakan data di dashboard terlebih dahulu klik di sini.

Informasi lebih lanjut terkait aliran data PS Aktif akan diinformasikan di grup Lead PDM 05 dan grup Forum Komunikasi Operator Sistem Pengangkatan KSPS untuk UPT. Update per 2 April, Data di Sistem Pengangkatan KSPS sudah sama dengan data PS Aktif di SIMTENDIK

Berdasarkan surat Dirjen PDM per-tanggal 18 Maret 2024, updating data Dapodik untuk pengangkatan di luar Sistem Pengangkatan KSPS dilakukan sampai dengan 31 Maret 2024.

Jika setelah tanggal 31 Maret 2024 masih ada data pengangkatan yang belum diupdate, silahkan mengirimkan surat permohonan update data Dapodik dengan melampirkan SK Pengangkatan KS.

Surat dikirimkan ke Dit. KSPSTK. Surat akan ditanggapi setelah Dit. KSPSTK melakukan pengecekan persyaratan KS yang akan diangkat.

I

Pengumuman untuk Dinas Pendidikan yang sudah mengajukan Rekomendasi Formasi Pengawas Sekolah melalui Sistem Pengangkatan KSPS.

Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, mohon untuk Bapak/Ibu operator Dinas yang sudah mengajukan formasi via Sistem Pengangkatan KSPS dari tanggal 16 Maret – 1 April 2024 untuk mengunggah Surat Pengajuan Rekomendasi melalui Form berikut: s.id/unggah-form-rekomendasi Adapun jumlah formasi yang diajukan bisa merujuk pada Sistem Pengangkatan KSPS pada menu Seleksi Pengawas Sekolah di bagian Kebutuhan Pengawas Sekolah. Lihat daftar Dinas yang sudah mengirimkan rekomendasi di s.id/daftar-dinas-rekomendasi-ps

Terimakasih.

• Jika yang tidak terbaca di Ruang GTK adalah sertifikat Pendidiknya
  Kemungkinan terjadi kesalahan pengisian Sertifikat Pendidik di Dapodik, bisa diarahkan menghubungi operator dapodik untuk update di https://ptk.datadik.kemdikbud.go.id/ dengan panduan sebagai berikut: https://scribehow.com/shared/Menambah_Data_RwySertifikasi_untuk_PTK__f3dRi90PRQOPyhm-UcLYGg
• Jika yang tidak terbaca adalah sertifikat GP atau CKS
  Laporkan kendala tersebut dengan klik Pusat Bantuan di kanan bawah pada situs https://pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id/hc/en-us dengan menyertakan: Identitas, Sertifikat GP, Dokumen relevan lainnya.